KILASBERITANUSANTARA.COM,GARUT – Bertempat di Ballroom Hotel Harmoni Jalan Raya Cipanas Garut,Anggota DPR RI Komisi X Dapil Jabar XI (Kab.Garut,Kab dan Kota Tasikmalaya) Fraksi Golkar H.Ferdiansyah, SE.,MM menggelar sosialisasi dan aspirasi masyarakat MPR RI dengan tema “mengkaji Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945”,acara dihadiri Ketua MGMP PKKn kabupaten Garut Hj.Sri Wulan Nia,Wakil Rektor II IPI Dr.Tetep,serta 150 Guru MGMP PPKn ,juga Masyarakat dan Mahasiswa IPI,Rabu (4/11/2020).

Acara berlangsung sekitar tiga jam,dimulai pukul 14.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB,Kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan dipantau langsung dan diawasi oleh BPBD kabupaten Garut.

Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Golkar H.Ferdiasnyah mengatakan ” ini merupakan kegiatan rutin badan pengkajian MPR memang tidak banyak dilakukan dan terbatas sekali tapi kegiatan yang rutin untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap tentang ketatanegaraan,dan kegiatan ini juga adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan,kali ini kami menganggap temen -temen guru-guru MGMP PPKn,sejarah,IPS,kita undang supaya lebih memahami dan mendapat Informasi,yang paling penting kami juga menganggap siapa tau ada ide ,ada gagasan,juga pemikiran yang jernih dari guru MGMP itu untuk memberikan masukan kepada MPR khususnya badan pengkajian dan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks ketatanegaraan.”ungkapnya.

Harapannya tentunya ini masih banyak yang belum memahami,melalui forum ini bapak dan ibu guru MGMP nantinya bisa menyampaikan kepada temannya,kepada masyarakat tentang perkembangan tugas dan fungsi MPR,karena dengan adanya Perubahan amandemen Yang sampai 4x UUD 1945 Negara republik Indonesia,maka terjadi perubahan-perubahan terhadap kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”jelasnya.

Disaat bersamaan Ketua MGMP PPKn kabupaten Garut Hj.Sri Wulan Nia menyampaikan ” kegiatan ini cukup bagus,karena kita bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai guru moral lewat anggota DPR RI H.Ferdiasnyah yang nantinya disampaikan kepada yang berwenang MPR,kemudian mudah-mudahan berlanjut dengan penanaman penyampaian aspirasi ke pemilih pemula,karena kalau kami-kami sebagai guru mungkin memahaminya,tapi yang diperlukan adalah pemahaman yang tak jadi kepada pemilih pemula,pemilih pemula yang harus sangat diperhatikan.”terangnya.

Wakil Rektor II Institut Pendidikan Indonesia Dr.Tetep memberikan tanggapan terkait Kegiatan tentang penyerapan aspirasi masyarakat,ia mengatakan ” bahwa saat ini muncul berbagai pandangan yang berkembang terkait kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Beberapa pandangan tersebut antara lain pertama bahwa UUD 1945 dirasakan perlu disempurnakan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan kembali.

Masih dikatakan Dr.Tetep ” melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum negara, mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan cara addendum.”pungkasnya.

Penulis : Hendrik

Editor : Deden Kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here