KILASBERITANUSANTARA.COM, GARUT – Pemilhan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif serentak telah dilaksanakan pada Rabu 17 April 2019 yang lalu, namun proses demokrasi masih tetap berlangsung dengan tahapan – tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.

Seiring dengan dilaksanakannya pesta demokrasi, berita duka cita pun mengiringi Pemilu serentak 17 April 2019, dengan adanya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Diluar penilaian berhasil atau tidaknya pemilu 2019 ini, namun faktanya berdasarkan data KPU sampai dengan hari Rabu 24 April 2019, tercatat penyelenggara pemilu yang meninggal dunia mencapai 144 orang.

Di Kabupaten Garut, berdasarkan keterangan Nuni Nurbayani Komisoner KPUD Kabupaten Garut bahwa ada tiga orang yang meninggal dunia sebagai pahlawan demokrasi tersebut, diantaranya ;
1. Aja (83), anggota Linmas, bertugas di TPS 6 Kampung Cikancung, Desa Ciburial, Kecamatan Leles,
2. Mahmudin (57), Petugas KPPS di TPS 5, Kampung Cikancung, Desa Mekarhurip, Kecamatan Sukahurip.
3. Asep Sumer, anggota pengawas pemilihan Desa Talagasari, Kecamatan Banjarwangi.

Lalu berapa honorarium penyelenggara pemilu, dan berapa lama tugas yang dibebankan kepadanya, berikut rinciannya :
Penyelenggara pemilu ad hoc yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdiri dari ; Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Setiap kecamatan memiliki tiga anggota PPK. Sementara PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan/desa. Setiap kelurahan/desa memiliki tiga anggota PPS.

PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS ata nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Jumlah anggota KPPS sebanyak 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS. KPPS inilah yang menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS.

Adapun honorarium PPK, PPS dan KPPS, sudah ditentukan besarannya berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016. Berikut ini rincian besaran honorarium berdasarkan Surat Kemenkeu tersebut :

Honorarium untuk tingkat PPK : Ketua Rp.1.850.000/orang/bulan, anggota Rp.1.600.000/orang/bulan, Sekretaris Rp.1.300.000/orang/Bulan, Pelaksana/Staff Admin/teknis Rp.850.000/org/bulan
Honorarium untuk tingkat PPS : Ketua Rp.900.000/orang/bulan, Anggota Rp. 850.000/orang/bulan, Sekretaris Rp.800.000/orang/Bulan, Pelaksana/Staff Admin/teknis Rp.750.000/orang/bulan
Honorarium untuk tingkat KPPS : Ketua Rp.550.000/orang/bulan, Anggota Rp. 500.000/orang/bulan, LINMAS Rp.400.000/orang/bulan

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, berikut ini masa kerja penyelenggara pemilu :
PPK dan PPS ; 9 Maret 2018 – 16 Juni 2019, adapun untuk masa kerja KPPS mulai 10 April 2019 – 9 Mei 2019.(Ridwan***)

Editor : Deden Kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here