Ketua Umum DPP Media Online Indonesia (DPP MOI) :Isu Hoax KPU Harus Jadi Perhatian Kepolisian

50

KILASBERITANUSANTARA.COM, JAKARTA – Ratusan pengusaha, pemilik dan pengelola media online yang tergabung dalam Media Online Indonesia (MOI) memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Dukungan diberikan sehubungan adanya kemungkinan upaya mengkriminalisasi lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia tersebut.

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (DPP MOI) Rudi Sembiring dalam siaran pers mengatakan, isu-isu hoaks yang menyerang KPU harus menjadi perhatian kepolisian.

Begitupun harus ada antisipasi yang dilakukan KPU, sehingga di kemudian hari lembaga tersebut tidak gelagapan jika diserang isu hoax, khususnya dari pihak-pihak yang tidak menerima dengan hasil perhitungan suara, baik secara quick count maupun real count.

Salah satu upaya yang harus dilakukan KPU, kata Rudi, adalah dengan memastikan kinerja seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional, integritas, dan imparsial.

“Dalam situasi seperti ini seluruh pihak harus responsif melihat kondisi yang ada. Jangan sampai kepentingan bangsa yang lebih besar, yakni terselenggaranya pemilu yang lancar dan tertib, justru terganggu karena ada kepentingan individu yang berpotensi membajak penyelenggaraan pemilu,” ungkap Rudi Sembiring.

Adapun salah satu dukungan yang diberikan MOI agar KPU terlindungi dari upaya kriminalisasi pihak tertentu, seluruh jajaran MOI se Indonesia diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi #savekpu dan membuat statement hingga dengan pemasangan foto yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung terlaksananya Pemilu 2019 yang berdaulat dan demokratis.

“Konsep dan metodenya sudah dilakukan kang Doni Ardon, sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Provinsi Jawa Barat dan diikuti seluruh jajaran MOI se Indonesia,” terang Rudi Sembiring.

Lebih jauh, tambah Rudi, seluruh lembaga perlu memikirkan formula yang tepat agar ke depan tidak ada lagi keputusan yang saling bertentangan antara satu lembaga hukum dengan lembaga hukum lainnya.

(Deden Kurnia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here